tes
Posted by Operator
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, meninjau langsung penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kantor Kelurahan Mekar Sentosa, Jalan Gunung Selamat, Rabu (26/8/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus upaya pemerintah daerah dalam memitigasi risiko kerawanan pangan.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menegaskan, program intervensi ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan pasaran agar tetap terkendali serta tidak terjadi kelangkaan pasokan di tengah masyarakat.
"Maka dengan ini, kita cegah harga agar tidak melonjak tinggi, harga pasaran tetap stabil dan juga supaya tidak ada kerawanan stok pangan. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk membantu Bapak dan Ibu, baik di sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian dan infrastruktur," tegas Wali Kota.
Wali Kota juga meyakinkan masyarakat bahwa beras yang disalurkan memiliki kualitas yang baik dan kuantitas yang sesuai. Selain itu, Wali Kota turut mengingatkan para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut untuk meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga tidak boleh disalahgunakan.
"Beras yang disalurkan ini merupakan beras dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang sesuai. Yang paling penting, tidak boleh Bapak Ibu perjualbelikan. Wajib dibawa pulang, dimanfaatkan buat keluarganya. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian," ujar Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Iboy Hutapea, menjelaskan bahwa penyaluran kali ini merupakan alokasi tiga bulan sekaligus, yakni periode Juli hingga September 2026. Setiap Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan sebanyak 10 kg per bulan, sehingga total beras yang diterima masyarakat pada alokasi ini mencapai 30 kg per KK.
"Khusus di Kelurahan Mekar Sentosa hari ini, tercatat ada 803 KK penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 24,09 ton. Perlu diketahui juga bahwa sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, bantuan berupa minyak goreng sudah tidak dialokasikan lagi. Mohon dimaklumi, ini kebijakan pemerintah pusat," jelas Iboy.
Wakil Pimpinan Cabang Perum Bulog, Yolanda Hartati Sianturi, menyampaikan bahwa seluruh data penerima manfaat bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.
"Sesuai regulasi Bapanas, mekanisme data pengganti jika terjadi kekosongan penerima tidak lagi melalui musyawarah kelurahan, melainkan harus diverifikasi di tingkat Dinas Sosial dan disetujui Sekda. Program ini dituntut transparan karena nantinya akan diaudit secara berkala," terangnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wali Kota kepada warga penerima manfaat, dilanjutkan dengan peninjauan kondisi fisik gudang penyimpanan beras di lokasi.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Baban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Camat Rambutan Hersan Koto, Lurah Mekar Sentosa Ahmad Fauzi, Kabag Perekonomian dan SDA Safaruddin, Kabag Prokopim Faisal Ahmad, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.