Wali Kota Tebing Tinggi Hadiri Paripurna DPRD Terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda P-APBD 2025

Posted by Operator

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/7/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jalan Dr. Sutomo.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Sakti Khadaffi Nasution, didampingi oleh Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.

Keenam fraksi di DPRD Kota Tebing Tinggi secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka mengenai Ranperda P-APBD 2025, dengan juru bicara dari masing-masing fraksi adalah Erniwati dari Fraksi Keadilan dan Pembangunan, Martin Machievelli Hutahaean dari Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia, Mangatur Naibaho dari Fraksi PDIP, Marini dari Fraksi Golkar), Abdul Rahman dari Fraksi Nasdem, dan Indra Gunawan dari Fraksi Gerindra.

Fraksi Keadilan dan Pembangunan melalui Erniwati mempertanyakan kejelasan mengenai iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi keluarga prasejahtera dan meminta penjelasan dari dinas terkait. 

"Kami akan terus mengawal implementasi perubahan anggaran ini demi tercapainya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat," tegas Erniwati.

Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia, yang disampaikan oleh Martin Machievelli Hutahaean, menyoroti alokasi anggaran yang cukup besar pada program dan perencanaan kegiatan. Ia mengingatkan agar sisa waktu tahun anggaran 2025 diperhatikan agar program dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). 

"Apakah mampu terselesaikan dengan baik dan sempurna agar tidak terjadi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dan anggaran tersebut dapat dipergunakan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Tebing Tinggi," ujar Martin.

Fraksi PDIP melalui Mangatur Naibaho menyatakan komitmen fraksinya untuk memonitoring dan mengawasi setiap kebijakan yang diambil. 

"Kami juga berharap kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar lebih mengoptimalkan belanja daerah pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang mampu yang berorientasi pada peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkeadilan," ujar Mangatur.

Fraksi Golkar, diwakili oleh Marini, menyoroti pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal pada PT. Bank Sumut sebesar Rp6 miliar yang tidak mengalami perubahan. 

"Kami dari Fraksi Partai Golongan Karya meminta dijelaskan penyertaan modal tersebut terkait manfaatnya untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi," kata Marini. 

Selain itu, Marini juga meminta perhatian serius terhadap penanggulangan banjir dengan membangun tembok penahan atau bronjong di sungai-sungai guna mencegah abrasi, erosi, dan pendangkalan yang menyebabkan banjir.

Fraksi Nasdem melalui Abdul Rahman menyoroti adanya defisit sebesar Rp9.165.401.099,- antara pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp720.245.604.487,- dan belanja yang direncanakan Rp729.411.005.586,-. dalam nota pengantar Wali Kota pada Ranperda P-APBD 2025. Terkait hal itu, Fraksi Nasdem meminta penjelasan.

Selain itu, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan Rp140.187.532.341,-, Abdul Rahman 
mengatakan bahwa fraksi Nasdem sangat mendukung rencana PAD tersebut. Namun, ia juga meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut dan realisasi PAD hingga saat ini.

“Tetapi kami meminta penjelasan dari Wali Kota Tebing Tinggi tentang langkah-langkah apa yang telah dilakukan dalam mencapai target PAD tersebut, dan sampai dengan saat ini tahun 2025 sudah berapa PAD yang tercapai, mengingat sampai saat ini serapan anggaran 2025 sangat kecil sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Rahman juga berharap agar utang jasa pelayanan (jaspel) kepada seluruh bidan, perawat, dan dokter di RSUD dr. H. Kumpulan Pane dapat segera diselesaikan.

"Dalam rangka pengadaan obat obatan, bahan medis habis pakai, vaksin dan fasilitas kesehatan lainya untuk RSUD dr. H. Kumpulan Pane, Fraksi Nasdem berharap kiranya hutang Jaspel kepada seluruh bidan, perawat bahkan dokter di RSUD dr. H. Kumpulan Pane dapat segera diselesaikan atau di bayarkan," harapnya.

Terakhir, Fraksi Gerindra melalui Indra Gunawan meminta Wali Kota memberikan perhatian khusus pada peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan kerja bagi pelaku UMKM serta bimbingan teknis bagi petani dan peternak. 

"Kami percaya bahwa langkah ini dapat meningkatkan hasil produksi mereka dan mendorong terciptanya produk yang siap bersaing, tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga di pasar nasional," ungkapnya. 

Indra Gunawan juga meminta untuk segera memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang ada di setiap kelurahan di Kota Tebing Tinggi. 

“Pembangunan infrastruktur jalan yang baik dan merata sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Plh. Sekdako H. Bambang Sudaryono, Plt. Sekwan DPRD Tora Daeng Masaro, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, serta insan pers dan tim peliputan Diskominfo.