Apresiasi Wacana Pengembangan IDI di Kabupaten/Kota, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi : Upaya Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Posted by Admin

Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. menyampaikan apresiasi atas wacana pengembangan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)di level Kabupaten/Kota yang disampaikan langsung oleh tim IDI yang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas dan BPS.

Hal ini disampaikan Pj. Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) Diskusi Pengembangan Pengukuran IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Kabupaten/Kota, bertempat di ruang Mawar gedung Balai Kota, Kamis (20/07/2023).

Menurut Pj. Wali Kota dengan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak dalam rakor ini tentunya sangat membangun sebagai salah satu upaya untuk Pemerintah kota Tebing Tinggi dan jajaran serta stakeholder terkait agar dapat menyikapi IDI di Kota Tebing Tinggi sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Semoga ini semakin memperbaiki kita dalam tata kelola pemerintah. Tentu kami mengucapkan terimakasih kepada tim IDI, baik dari Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas dan BPS. Mudah-mudahan ini juga memacu semangat kami untuk semakin lebih baik. Dan dalam rapat ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf," tutup Pj. Wali Kota.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas Kemenko Polhukam Brigjen. Pol. Drs. Kristono, M.M. mengatakan wacana pengembangan IDI di level Kabupaten, Kota merupakan hal positif, karena akar demokrasi bermula dari daerah. Selain itu, di level kebijakan formal, beberapa kabupaten/kota sudah memasukkan IDI dalam program kerja mereka (contoh: Blitar dan Madiun).

Diungkapkannya lebih lanjut, wacana IDI hingga level kabupaten/kota perlu dikaji mendalam dan berkelanjutan untuk mendapatkan peta yang lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat memiliki alternatif alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan.

"Kemenko Polhukam sebagai leading sector IDI akan mendukung setiap langkah yang mengarah dalam perbaikan demokrasi," ujar Brigjen. Pol. Drs. Kristono, M.M. 

Sebelumnya, Astri Kusuma Mayasari, S.IP, MA. selaku Direktur Politik dan Komunikasi (Polkom) Bappenas menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indikator pembangunan bidang politik dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (menengah dan tahunan). IDI juga menjadi salah satu indikator di dalam RPJPN 2025-2045.

Ditambahkan, penyusunan IDI merupakan kolaborasi bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah (provinsi). IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan LSM. Keterlibatan ini dilakukan pada penyusunan indikator, verifikasi data, serta FGD di pusat dan provinsi.

Saat ini pengukuran IDI dilakukan untuk tingkat nasional, pusat dan provinsi. Kedepan, Bappenas Bersama tim IDI berharap agar IDI juga dapat diukur untuk tingkat kabupaten/kota, sehingga ada satu kesatuan ukuran untuk pembangunan bidang politik. 

Dengan pengukuran hingga tingkat kabupaten/kota, Direktur Polkom berharap nantinya IDI dapat digunakan sebagai salah satu komponen penilaian untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ataupun Dana Insentif Daerah (DID). 

Ucapan terimakasih turut disampaikan Direktur Polkom atas persiapan yang telah dilakukan Bapak Pj. Wali Kota Tebing Tinggi beserta jajaran. Diakui, bahwa dirinya belajar banyak dari sosok Pj. Wali Kota, yang mana menurut Direktur Polkom tersebut, Pj. Wali Kota merupakan seseorang yang ahli dalam IDI dan ini merupakan kesempatan baik bagi Kota Tebing Tinggi dan provinsi Sumatera Utara untuk banyak mendapat insight (wawasan) dari Pj. Wali Kota tentang IDI.

“Semoga nanti inisiatif untuk mencoba melakukan pengukuran IDI di level Kabupaten, Kota bisa benar dilakukan dan melihat tingginya antusias yang ditunjukkan, mungkin Kota Tebing Tinggi ini bisa menjadi field project IDI yang pertama untuk Kota,” pungkas Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Statistisi Ahli Madya Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Nona Iriana, S.Si., M.Si., mengatakan aspek metode penyusunan IDI yakni kebebasan dengan 7 indikator, kesetaraan (7 indikator) dan kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator).

Yang mana Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2022 sebesar 80,41 tingkat nasional, 84,29 tingkat pusat dan tingkat provinsi (rata-rata) sebesar 77,95 (provinsi Sumatera Utara dengan nilai 79,53 di peringkat ke 16 dari 35 provinsi).

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan berfoto bersama dilanjutkan kunjungan peninjauan pelayanan di MPP (Mal Pelayanan Publik) Kota Tebing Tinggi, Jln. Gunung Leuser BP7.

Turut dihadiri Kepala BPS provinsi Sumut Nurul Hasanudin, S.ST., M.Stat., Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kepala BPS Kota Tebing Tinggi Ir. Ida Suswati, M.Si., Analisis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri Danang Binuko, Widyaiswara Ahli Utama Bappenas Wariki Sutikno, Kabid Poldagri Kesbangpol provinsi Sumut Prama Jhon Sembiring, S.STP., M.Si. serta tamu undangan dari OPD terkait dan tim peliputan Diskominfo.