Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Posted by Admin

Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. bersama stakeholder terkait kembali mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual, Senin (28/8/2023) di ruang kerja gedung Balai Kota.

Rakor yang rutin dilaksanakan setiap minggunya ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jend.Pol.(Purn.) H. Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) bersama TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mendagri RI mengatakan masih terdapat beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan Pemerintah Daerah yang berhasil menekan angka inflasinya sehingga saat ini sudah deflasi. Namun dari data-data yang ada, untuk minggu lalu ada beberapa daerah yang tercatat berada di posisi terendah inflasi,” kata Mendagri RI.

Sejalan dengan hal tersebut, Mendagri RI meminta pemerintah daerah melakukan langkah pengendalian inflasi, terutama komoditas beras yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Agustus 2023.

"Beras menjadi komoditas penting yang perlu dijaga, apalagi banyak daerah yang sudah mulai mengalami kekeringan karena dampak El Nino," ungkap Mendagri RI.  

Mendagri RI juga menjelaskan kondisi lain di tingkat internasional di mana kebijakan menahan beras sudah mulai dilakukan. Hal ini dilakukan oleh India yang tidak melakukan ekspor beras dan lebih ditujukan untuk kepentingan dalam negeri sendiri.

Kemudian, di negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Beberapa negara bahkan mengambil kebijakan beras kelas medium yang relatif lebih murah digunakan untuk konsumsi dalam negeri, sementara beras premium yang lebih mahal dijual ke luar negeri.

Hal lain yang ditekankan oleh Mendagri RI yaitu soal distribusi beras. Pihaknya meminta bantuan dari penegak hukum dan pengawas dari TNI/Polri, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait masalah distribusi.

Pinta Mendagri RI, agar pasokan beras tidak menipis, tetapi di tingkat distributor malah melakukan penahanan sehingga rantai distribusi menjadi macet.

“Itu rantainya cukup panjang, jangan sampai tidak lancar, ditahan, ditimbun, dan kemudian harganya naik, ini bisa saja terjadi, ini perlu kita awasi sama-sama,” ujar Mendagri RI.

Turut hadir secara virtual, Danramil 13/ TT Kapt. Inf. Yudi Chandra, Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd., Kepala BPS Ir. Ida Suswati, M.Si., perwakilan OPD terkait, Kabag Perekonomian dan SDA Ir. Nasrullah, tim aptika dan tim peliputan Diskominfo.