Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Mendagri Tekankan Intervensi Kebijakan Kenaikan 3 Harga Komoditas

Posted by Admin

Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. bersama stakeholder terkait, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual, Senin (22/01/2024) di ruang Kerja lantai IV gedung Balai Kota Jl. Dr. Sutomo.

Rakor yang rutin digelar setiap minggunya ini, dipimpin Mendagri RI Jend.Pol.(Purn.) Muhammad Tito Karnavian, M.A., P.hD. dari Gedung Sasana Bakti Praja (SBP) kantor Kemendagri Jakarta, yang diikuti seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkopimda dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.

Mendagri RI dalam arahannya, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, daging ayam ras dan bawang putih.

Pasalnya, kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diungkapkan oleh sejumlah pembicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, diantaranya dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Khusus untuk masalah pangan, hampir semua pembicara menyampaikan sama. Satu beras, yang masih mengalami kenaikan atau diatas harga acuan pemerintah. Yang kedua adalah daging ayam ras, hampir semuanya menyampaikan demikian, kemudian bawang putih," ungkap Mendagri RI.

Mendagri RI menjelaskan, Pemda dengan bantuan stakeholder terkait perlu melakukan langkah-langkah untuk menjaga agar ketiga komoditas itu harganya tetap terkendali.

Sementara ditingkat pusat, Mendagri RI menyebut, antara badan-badan terkait perlu mengambil inisiatif dan koordinasi lebih lanjut mengenai ketersediaan ketiga komoditas tersebut.

"Saya persilakan siapa saja yang mau ambil Inisiatif, apa KSP atau Kemendag atau Bapanas, terutama untuk mengendalikan harga bawang putih dan harga daging ayam ras. Karena bawang putih, sekali lagi tergantung impor, setelah impornya masuk realisasikan digelontorkan dengan harga yang wajar maka Itu pasti akan turun," kata Mendagri RI.

Ditambahkan oleh Mendagri RI, intervensi Pemerintah Pusat maupun Pemda dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Gerakan Pasar Murah, perlu terus digenjot. 

Hal ini dilakukan, terang Mendagri RI, untuk menekan angka inflasi, terutama membantu rakyat yang tidak mampu memiliki daya beli.

"Nah ini saya kira kembali lagi, ini perlu duduk bersama antara Badan Pangan, kita harapkan bisa menjadi wasitnya, Kementan untuk produksi dalam negeri, Kemendag untuk menutup kekurangan dengan cara importasi, dan kemudian juga dari Bulog untuk masalah beras ini, masalah stok nasional," terang Mendagri RI.

Turut hadir secara virtual, Danramil 13/TT Kapt. Yudi Chandra, Plt. Asisten Ekbang Ir. Nasrullah, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Zahidin, S.Pd., M.Pd.

Kemudian, Kadis Sosial Drs. Khairil Anwar, M.Si., Kadisnakerperin Ir. Iboy Hutapea, Agustiar, ST. mewakili Kepala BPS, perwakilan stakeholder tekait, tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo.